LASUSUA, Kabupaten Kolaka Utara dinilai sebagai daerah yang subur dan memiliki Sumber Daya Alam (SDM) yang melimpah. Olehnya itu, angka kasus gizi buruk dan putus sekolah di wilayah tersebut harus menjadi perhatian khusus pemerintah guna ditekan seminim mungkin.
Hal itu dikemukakan Pj Bupati Kolut, Yusmin saat menghadiri acara pengukuhan perpanjangan masa jabatan kades dan BPD di Aula Islamic Centre Lasusua (20/9). Kata dia, para kades harus menseriusi persoalan tersebut di wilayahnya masing-masing khususnya menyangkut pendidikan.
Bahkan, Yusmin menyampaikan jika ada putra-putri Kolut di desa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena faktor biaya bisa mengampaikan langsung kepadanya. Ada kebijakan khusus yang bisa menjaring mereka di Dikbud Sultra mengenai hal itu.
“Tidak boleh lagi ada anak-anak kita di Kolut yang putus sekolah hanya karena faktor biaya, memalukan,” ucapnya.
Pemerintah dikatakan wajib turun tangan membiayai hal itu. Pasalnya, kondisi itu dianggap sangat kontradiksi dengan Kolut itu sendiri yang dinilai oleh banyak sebagai daerah subur, hasil bumi melipah hingga kaya dengan sumber daya alam lainnya yang beragam.
Tidak hanya itu, Yusmin juga bakal melancarkan program makan gratis bergisi bagi murid dan siswa mulai jenjang PAUD – SMP.
“Mudah-mudahan atau dua minggu kedepan programnya sudah berjalan,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, program makan gratis ini ditarget memenuhi 2.500 orang yang pembiayaannya ditanggung pemda. Pembagian makan gratis ini akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut.
“Saya sudah sampaikan ke pak sekda. Tentu belum semua terselesaikan karena saya datang di perubahan anggaran dan itulah yang bisa disisipkan untuk sementara,” tuturnya.
Yusmin berjanji jika program tersebut bisa menyentuh semua murid dan pelajar Kolut melalui anggaran yang bakal digelontorkan 2025 mendatang.
Sementara itu kepada para kades juga diminta perhatiannya secara khusus untuk menangani kasus stunting di wilayahnya masing-masing. Ada dana desa yang bisa dimanfaatkan menangani itu sepanjang bisa dipertanggungjawabkan.
“Ini tugas kita bersama mulai kades hingga bupati. Jadi saya ingin ingatkan jika anggaran desa itu harus benar-benar digunakan untuk masyarakat,” tutupnya. (*)
