Kader PBB Terindikasi “Main Serong” di Pilkada Konawe Utara, Sekretaris PBB : Ada Bukti, Kami PAW!

Kader PBB Terindikasi "Main Serong" di Pilkada Konawe Utara, Sekretaris PBB : Ada Bukti, Kami PAW!

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), telah usai. Hasilnya, kader terbaik Partai Bulan Bintang (PBB) berhasil diantarkan menjadi pemenang Pilkada periode 2025-2030.

Sayangnya, dibalik kemenangan itu menyimpan tragedi politik yang memilukan. Tepatnya, seorang kader jebolan PBB terindikasi “bermain serong” dengan paslon lain, diluar usungan oleh DPC PBB Konawe Utara.

Semestinya sebagai kader PBB, harus tunduk, patuh dan loyal terhadap keputusan partai, bukannya “beronani” dengan pasangan lain dalam kontestasi Pilkada Konut.

Kabar burung atas dugaan kader PBB yang melakukan permainan kotor telah sampai ke telinga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sultra hingga ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB. Informasi salah satu kader yang “bermain” itu, telah sampai ke DPW dan DPP diamini oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Konawe Utara, Ikbal.

“Pada momentum Pilkada Konut tahun 2024, Partai Bulan Bintang Konut sudah menyampaikan secara tegas kepada seluruh kader untuk patuh dan tegak lurus dengan keputusan partai sesuai AD/ART. Kalau pun ada kader-kader yang melawan keputusan partai, konsekuensinya harus diberhentikan dari partai,” kata Ikbal saat, Kamis (9/1/2025).

Ikbal tidak menampik, jika saat ini Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang sedang bekerja menindaklanjuti isu adanya dugaan kader yang melakukan penghianatan.

“Sekarang sudah ada badan kehormatan partai yang sedang bekerja. Karena kita partai berdasarkan anggaran dasar tidak mungkin mendengarkan isu sepihak secara politis. Kita harus ada bukti ril bahwa oknum ini benar-benar tidak mengindahkan perintah partai,” ujarnya.

Menurut Ikbal semua ada prosesnya dan tahapannya yang diajukan ke mahkamah partai. Nantinya mahkamah partai yang memutuskan. “Dan ini sudah masuk ke partai, bahkan sudah sampai ke DPW dan DPP,” sambungnya.

Berdasarkan amanah partai, lanjut Ikbal, jika kader terbukti tidak tegak lurus atas keputusan partai untuk memenangkan pasangan Ikbar-Abuhaera di Pilkada Konawe Utara kemarin maka sanksi tegas tanpa memandang siapa akan diberikan.

“Sudah harus bersikap tidak bisa tidak karena itu amanat partai. Jadi siapapun kader yang tidak mengindahkan perintah partai, berarti memang dia pembangkang di partai maka harus diberhentikan tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Ikbal menjelaskan seluruh kader mengetahui jika di Pilkada Kabupaten Konawe Utara kemarin, Partai Bulan Bintang adalah pengusung utama Paslon Ikbar-Abuhaera. Maka tidak akan ada toleransi kepada kader yang melakukan pembangkangan atau tidak tegak lurus terhadap partai.

“Konsekuensinya begini, kita di PBB adalah pengusung utama paslon Ikbar-Abuhaera. Lalu kemudian ada kader yang tidak sejalan dengan perjuangan maka harus diberhentikan memang. Apalagi kalau dia anggota DPRD. Biar bagaimana kedepan akan menjadi lawan. Apakah dia akan pindah partai atau seperti apa,” katanya.

Ikbal menjelaskan tidak bisa menafikan isu adanya kader PBB yang membangkang. Artinya tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada api. Namun hal tersebut tidak serta merta ditanggapi tanpa ada bukti nyata “permainan serong”dilapangan.

“Kami akan melindungi kader jika itu adalah fitnah. Partai akan mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Artinya kalau kader terbukti kita PAW, kalau kader tidak terbukti, kami akan bela,” lanjutnya.

Meski demikian, Ikbal belum bisa membocorkan bukti-bukti yang telah dikantongi Dewan Kehormatan PBB atas dugaan kader yang tidak tegak lurus.”Kalau itu belum bisa kami bocorkan, karena sejauh ini kader-kader kami aktif disetiap kegiatan. Hanya kami kurang tau kalau kader bermain dibelakang layar. Inilah tugas badan kehormatan partai untuk menelusuri,”ucapnya.

Bila nantinya Badan Kehormatan PBB dalam bekerja, hasilnya terbukti kader tidak tegak lurus, maka DPC PBB Konut akan menindaklanjuti ke tingkat DPW dan DPP.

“Kalau badan kehormatan partai mengusulkan ke partai, maka kami akan tindaklanjuti ke mahkamah partai pada Dewan Pimpinan Pusat PBB. Isu ini sudah sampai di DPP. Hanya saat ini kami fokusnya di Mukhtamar partai. Mungkin setelah Mukhtamar baru kami akan panggil badan kehormatan partai meminta hasil kerjanya,”tandas Ikbal. (redaksi)

Pos terkait