Konawe Utara, PIKIRANSULTRA.COM- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Konut) mendesak Bupati untuk segera mengevaluasi total kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Konut. Desakan ini dipicu lambannya respons Damkar dalam menangani kebakaran di wilayah ibu kota kabupaten.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Konut, Muladis, menilai Damkar seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanggulangan kebakaran untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta masyarakat. Namun, dalam sejumlah kejadian terakhir, respons yang diberikan justru dinilai jauh dari kata maksimal.
“Kami sangat menyayangkan kinerja Damkar. Padahal lokasi kebakaran hanya berjarak sekitar 200 meter dari kantor Damkar, dan berada di wilayah ibu kota. Ini seharusnya bisa diatasi cepat. Ini masalah serius yang harus segera dibenahi,” tegas politisi Partai Demokrat, Minggu, (27/5/2025).
Muladis, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Demokrat Konut, menilai lambannya respons Damkar membuktikan buruknya kecepatan dan kesiapsiagaan instansi tersebut dalam memitigasi kebakaran.
Ia mempertanyakan, jika kejadian di ibu kota saja tidak bisa ditangani cepat, bagaimana bila kebakaran terjadi di daerah seperti Kecamatan Langgikima. “Kalau di kecamatan jauh, mungkin bisa dimaklumi karena faktor jarak. Tapi ini hanya 200 meter dari markas Damkar. Ini patut dipertanyakan,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Muladis, kejadian kebakaran di wilayah ibu kota sudah terjadi kali kedua. Ia menilai ada persoalan teknis di lapangan yang tidak dipersiapkan dengan baik, termasuk penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dinilai lemah.
“SOP harus diperbaiki, teknis di lapangan harus disiapkan dengan matang. Tidak boleh ada toleransi dalam urusan keselamatan masyarakat,” tandasnya.
DPRD Konut juga meminta Bupati mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi pimpinan Damkar, memperbaiki manajemen internal, serta meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.
“Masalah ini akan kami atensi penuh. Kami juga akan segera melaporkan ke Ketua Komisi I untuk memanggil pihak Damkar guna meminta pertanggungjawaban,” pungkas Muladis. (redaksi)
