KONAWE UTARA- Konawe Utara kembali menorehkan tinta emas dalam lembar sejarah keuangannya. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) kembali mengukir prestasi gemilang predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini bukan sekadar angka atau laporan formal, melainkan mahkota dari kerja kolektif dan komitmen panjang. Telah delapan kali berturut-turut sejak tahun 2017, opini WTP menjadi lentera yang terus menyala, dari tangan kepemimpinan Bupati Ruksamin, kini diteruskan dengan tekad oleh Bupati Ikbar dan Wakil Bupati Abuhaera, duet kepemimpinan yang terus menjaga integritas tata kelola keuangan daerah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Senin pagi yang hening (26 Mei 2025).
Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, menyerahkan langsung dokumen tersebut kepada Bupati Ikbar. Dalam kesempatan tersebut, sang Bupati tidak sendiri. Ia didampingi Ketua DPRD Konut Herman Sewani, Sekda Safruddin, Kepala Inspektorat Amrun, Kepala BKAD Irwan, Kepala Baperda La Ode Muhaimin, Kabag Protokol Sutriawan, serta Kabag Hukum.
Dadek Nandemar menyampaikan apresiasi penuh atas konsistensi dan integritas yang dijaga oleh pemerintah daerah, sembari menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan demi menjaga kualitas tata kelola.
“Semoga seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara dapat terus menjaga predikat WTP ini sebagai cermin kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Kami berharap, setiap rekomendasi dari hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti demi kemaslahatan bersama,” ujarnya.
Bupati Ikbar, dalam tutur penuh syukur, menjadikan pencapaian ini sebagai suluh dalam menapaki masa depan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
“Opini WTP kedelapan ini bukanlah puncak, melainkan pijakan. Ia hasil kerja keras semua jajaran Pemda, dan menjadi amanah moral bagi kami untuk terus transparan, akuntabel, serta profesional dalam setiap langkah pengelolaan keuangan daerah,” tutur Ikbar.
Perlu diketahui, penyerahan LHP kali ini tidak hanya tertuju pada Konawe Utara. Ada pula daerah-daerah lain di Sulawesi Tenggara yang menerima predikat serupa: Kota Kendari, Kabupaten Kolaka Timur, Bombana, Buton Tengah, Wakatobi, Buton Selatan, Kota Baubau, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Kolaka Utara, dan Muna.(redaksi)
