LASUSUA, Enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara menyampaikan puluhan catatan berisi kritikan, pedapat dan saran kepada Pemerintah Daerah (Pemda) saat rapat paripurna dalam rangka penyerahan rancangan KU-PPAS APBD 2025. Catatan dewan tersebut mulai dari soal PAD yang rendah, output dari sejumlah pelatihan bagi kepala desa dan BPD, tingginya angka kemiskinan hingga belum optimalnya tata kelolah pemerintahan yang dianggap belum optimal.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kolut, Buhari. Pj Bupati, Sukanto Toding tidak hadir dan diwakili Taupiq S selaku sekda.
Diawali partai Demokrat, Drs. Sabrie bin H. Mustamin menyampaikan pemda harus memperhatikan penyusunan APBD berdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat dan mampu menyelesaikan segala problemnya. Sasaran yang harus diwujudkan diantaranya meningkatkan kesejahteraan warga dan pelayanan kesehatan, pendidikan dan menekan angka kemiskinan serta pengangguran.
“Para kepala OPD saat pembahasan juga harus hadir jangan diwakili. OPD juga harus memiliki program yang kongrik,” katanya, Senin (15/7/2024).
Demokrat juga meminta pemda segera benahi jalan kabupaten di Desa Larui yang rusak. Sumber-sumber PAD juga perlu dikembangkan dan menyarankan agar OPD dirampingkan untuk mengoptimalkan kinerja dan menghemat anggaran.
Sementara itu PDIP, Nasir selaku ketua fraksi mencatat jika proyeksi sektor pendapatan asli daerah terjadi peningkatan pada 2025 sebesar 22 persen dari tahun 2024. Hal itu hanya akan terjadi apabila OPD bertanggungjawab dan benar-benar serius melaksanakan target yang telah ditetapkan.
“Dengan membuat penetapan objek pajak daerah pada masing masing OPD, bukan justru sebaliknya tiap tahun beberapa objek pajak mengalami penurunan,” katanya.
Hal lain yang disorot yakni proyeksi pendapatan transfer daerah yang turun sebesar 5 persen dari target APBD 2024. Olehnya itu, pemda diminta lebih menigkatkan komunikasi baik pada pemerintah pusat dan pemprov agar dapat perhatian khusus pada stimulan bantuan keuangan daerah pada 2025.
Pemda juga diminta mengalokasikan anggaran rujab bupati, wabup dan DPRD agar segera tuntas. Demikian juga ruas jalan Tiwu, Kecamatan Kodeoha bisa diperhatikan karena tidak bisa didanai menggunakan ADD.
Adapun PBB melalui ketua fraksinya, Drs. H. Sudarming mengaku khawatir atas tantangan yang kompleks dihadapi Kolut kedepan baik autcome dan output belanja, tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas ,masalah prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrime,ketahan pangan dan energi serta pengeolaan sumber daya alam.
Beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini rendahnya pendapatan perkapita,tingkat kemskinan yang masih tinggi,masih rendahnya SDM serta belum optimalnya tata kelolah pemerintahan. “Kami berharap arah kebijakan ekonomi daerah kedepan harus selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Sementara itu Karya Indonesia Raya, Adi Putra sebagai ketua fraksi mengingatkan Bappeda Kolut tidak mengakomodir usulan yang diajukan diluar dari permintaan hasil musrembang. Penegasan itu dikarenakan banyaknya laporan dari masyarakat saat reses jika usulan-usulan mereka tidak pernah diakomodir setiap musrembang digelar.
“Kepada Bappeda, hasil reses rekan-rekan dewan juga diakomodir karena itu murni aspirasi masyarakat dan bukan keterwakilan warga atau tokoh masyarakat,” ucapnya.
Adi Putra juga mengkritisi sejumlah program OPD yang cenderung sama dari tahun ke tahun. Menurutnya, hal itu menandakan tidak ada kemajuan dan terbukti saat ini hampir setiap pembahasan program dikomisi hampir sama dengan program tahun sebelumnya.
“Susun program yang memiliki manfaat jelas dan bisa diakomodir oleh APBD,” tegasnya.
Terakhir, ia meminta agar Dinas PUPR intens membangun komunikasi ke pusat terkait penyelesaian beberapa sungai yang sering meluap terutama di Batuganda, Rantebaru dan Mala-Mala.
“Kalau terasa agak sulit dan berbelit-belit, silahkan bangun komunikasi ke teman-teman anggota DPRD yang memiliki relasi kuat sebagai jalur yang akan ditempuh untuk melobi,” sarannya.
Dari PPP, Ketua Fraksi Mustamrin Saleh menyoroti terkait pengambilan sejumlah keputusan yang dianggap janggal oleh pemda yang bertentangan dengan prinsip etika dan kaidah-kaidah aturan yang cenderung subjektif dan memihak.
Sebagai contoh Pengangkatan dan penetapan direktur PDAM. Dalam nomengkaltur pengangkatan direktur PDAM telah tertuang dengan jelas bahwa bagi Pengurus Partai tidak diperbolehkan untuk menjadi direktur PDAM.
“Realitasnya apa yang kita lihat pada saat ini adalah sebuah fakta yang dipertontonkan secara fulgar bahwa betapa tidak berdayanya sebuah aturan ketika diperhadapkan dengan kebijakan penguasa,” imbuhnya.
Demikian halnya terkait rotasi ASN yang dilakukan oleh PJ Bupati Kolut beberapa waktu lalu. Dalam UU Nomor. 10 Tahun 2016 pada pasal 71 ayat 2 berbunyi menyatakan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota, dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.
“Kami meminta PJ Bupati agar menunjukkan atau memperlihatkan kepada kami surat persetujuan dari Mendagri. Hal ini kami usulkan agar tidak menjadi polemik dan pemicu ditengah-tengah masyarakat khususnya dalam lingkup ASN itu sendiri,” katanya.
Pihaknya juga meminta penjelasan terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat yang telah dilantik. Idealnya, setiap proses mutasi dilakukan semestinya Baperjaka difungsikan dan dimintai pendapatnya terkait dengan rotasi ASN.
“Agar tidak asal rotasi atau lantik berdasarkan kemauan sendiri,” ucapnya.
Dalam penetapan Rancangan RPJPD, F-PPP menghimbau agar dalam penyusunan dilakukan kajian yang matang dengan menghitung aspek beberapa tahun kedepan agar perencanaan yang dibuat tidak berdampak hukum. Seperti kasus pembangunan bandara, dalam RPJMD 2017 anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp. 17 M tetapi dalam penuyusunan RKPD tahun 2021 menjadi Rp. 43 M.
Poin lain yakni komitmen dan kepedulian pemda terkait dengan nasib Imam desa dan guru mengaji, data aset daerah, pembenahan RSUD Djafar Harun, infrastruktur jalan dan jembatan serta kesungguhan pemda meningkatkan PAD.
Terakhir yakni dari PKB, Ketua Fraksi yakni Muhammad Syair meminta pemda melakukan analisis yang akurat agar tidak terjadi kesenjangan antara target dan realisasi target PAD. Kepada Dikbud Kolut, ia juga berharap agar perencanaan pembangunan sekolah fokus pada penyelesaian satu item agar tuntas digarap hingga tuntas.
Program penganggaran harus berbasis bantuan kursus bahasa Inggris, Mandarin/China dan lainnya agar agar mampu bersaing di dunia kerja. Untuk RSUD Djafar Harun, penganggaran master plant dan menata pembangunan harus terencana dengan matang.
“Khusus Dinkes agar fokus pada pembangunan puskesmas dan pustu untuk maksimalkan pelayanan serta lengkapi sarana dan prasarana penunjangnya,” tuturnya.
Kepada Dinas PUPR, PPP meminta pengalokasian prioritas anggaran berdasarkan musrenbang dan reses-reses yang dilakukan DPRD dengan mengedepankan asas manfaat pembangunan. Beberapa usulan lain yakni pengaspalan jalan menuju SLTP Olo-Oloho, pelebaran ruas Desa Lalume-Mikuasi dan Bukit Tinggi serta pembangunan tower atau bak air Desa Latowu dan Makkuaseng.
Kepada Dinas PMD, ia menekankan agar memperhatikan output dalam melakukan pelatihan bagi Kepala Desa dan BPD-nya. Begitu juga dengan Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian harus memperbanyak pelatihan berbasis UMKM yg menjadi fokus kerja masyarakat hari ini.
“Untuk Dinas Perhubungan harus dan wajib menargetkan percepatan pembangunan bandara secepatnya agar tidak terkatung-katung,” tutupnya. (adv)
