Oknum Polisi Dituding Pukuli Warga Yang Protes di Tambang Kolut, Kapolres: Tidak Benar

Oknum Polisi Dituding Pukuli Warga Yang Protes di Tambang Kolut, Kapolres: Tidak Benar

KOLAKA UTARA – Sejumlah oknum polisi yang melakukan pengamanan aksi protes di kawasan perusahaan tambang milik PT Fatwa Bumi Sejahtera (FBS) di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) disebut melakukan pemukulan terhadap peserta aksi. Kapolres Kolut membantah dan menyebutnya informasi yang tidak bertanggung jawab.

Aksi protes yang berlangsung pada Kamis (28/12) itu dilakukan sekelompok warga yang mengaku pemilik lahan. PT FBS disebut belum melakukan pembayaran kompensasi dan mendesak aktifitas perusahaan segera dihentikan.

Terkait dugaan pemukulan, Kapolres Kolut, AKBP Arif Irawan SIK melalui Ps. Kasi Humas, Aipda Arif Afandi membantah tudingan tersebut. Peserta aksi dibubarkan aparat lantaran menghalangi aktifitas PT FBS dengan cara memblokir jalur masuk ampdoor tongkang.

“Kami pastikan tidak ada pemukulan namun dibubarkan karena saat itu personil di lapangan didampingi Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Samapta, Kasat Binmas, KBO Sat Intelkam serta kapolsek juga di lokasi,” sanggahnya, Jum’at (29/12/2023).

Lebih lanjut, pihaknya melakukan pengamanan di lokasi berdasarkan laporan dari PT FBS yang aktifitasnya diblokir warga. Mereka memarkirkan mobil di depan rampdoor hingga kegiatannya terhenti.

“Jadi tidak ada yang dipukul. Apalagi disebut bahwa itu perintah kapolres itu informasi yanh sangat tidak bertanggung jawab,” tutupnya.

Ditempat yang sama, Kasat Reskrim Polres Kolut, Iptu Tommy Subardi Putra menjelaskan, personil diterjunkan ke lokasi atas permintaan PT. FBS. Mereka dianggap melakukan dugaan tindakan pidana dengan cara memaksa menghentikan aktifitas perusahaan.

“Disaat yang sama kami juga sedang melakukan penyelidikan dari aduan perusahaan karena telah berulang kali mereka melakukan penghalangan. Masalahnya hingga saat ini belum bisa menunjukan atas hak kepemilikan lokasinya,” bebernya.

Sebelum dibubarkan paksa, pihaknya sudah menyarankan agar warga yang protes mengajukan tuntutan secara perdata. Akan tetapi tidak dilakukan dan hanya mengambil langkah menghalang-halangi.

Peserta aksi juga dikemukakan enggan memindahkan mobilnya dengan alasan ban bocor. Hingga empat jam berlalu, mereka enggan menggantinya dan kembali melakukan protes.

“Karena tidak diindahkan maka kami bubarkan dan pindahkan kendaraanya. 11 orang terlapor kami amankan dan tidak satu pun diantara mereka pemilik lahan namun hanya suruhan dari orang yang mengklaim sebagai pemilik,” tutupnya.

Untuk diketahui, video pembubaran secara paksa peserta aksi berdurasi 1.42 detik beredar di medsos. Sejumlah warga disebut diamuk dan dipukul aparat namun disanggah pihak kepolisian setempat. (ref)

Pos terkait