DPRD Terimah LPJ APBD 2022 Pemda Kolut Dengan Sejumlah Catatan

DPRD Terimah LPJ APBD 2022 Pemda Kolut Dengan Sejumlah Catatan

PIKIRANSULTRA.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara menerimah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 Pemkab Kolut. Meski demikian, enam fraksi di legislatif tersebut melontarkan sejumlah catatan.

Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, enam fraksi di DPRD Kolaka Utara menerima sepenuhnya dan mengapresiasi atas kinerja, serta prestasi yang diraih eksekutif Kolaka Utara tahun ini.

Enam fraksi tersebut terdiri dari Demokrat, PKB, PDIP, PPP, PBB dan Fraksi Karya Indonesia Raya (Gerindra dan Golkar). Melalui ruang sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kolut, Buhari antara lain.

Fraksi Partai Demokrat melalui anggota DPRD, Basman menyarankan agar pemda mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Desa terpencil. Pembangunan tidak hanya tertumpu di ibukota kabupaten dan kecamatan namun juga di pelosok.

Ia juga meminta PUPR melakukan pengaspalan dusun I sampai dusun III desa Awo, Kecamatan Kodeoha sepanjang 1 kilometer. Akses jalan cukup memprihatinkan sementara di jalur tersebut terdapat fasilitas pemerintah seperti SD, TK, dan Postu. “Perlu dibuka jalan penghubung dusun V desa Porehu dengan Desa Larui sepanjang 2 kilometer,” pintanya.

Pengaspalan jalan yang ada antara desa Porehu dengan lokasi puskesmas Porehu sepanjang 1 kilometer juga dibutuhkan. Demikian juga jalan dari Desa Bangsala dengan arah SMP Porehu sepanjang 1 kilometer.

Ia juga meminta PUPR membuka jalan penghubung antar dusun VI desa Porehu menuju desa puncak harapan dengan volume 2,5 kilometer.

https://pikiransultra.com/pemda-kolut-proyeksi-pendapatan-dan-kebijakan-belanja-2024-meningkat/

Sementara fraksi PKB yang disampaikan Martani Mustafa berharap agar kualitas APBD tahun 2024 mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsfitas, keadilan, efesiensi, dan efektif terhadap setiap sasaran target.

“Perhatian khusus pada BUMD untuk mendukung PAD, untuk itu perlu menyertakan modal agar bisa beraktivitas maksimal,” katanya.

PKB menginginkan pemda mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di 15 kecamatan dan 133 desa/lurah sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di ibu kota.

“Pengembangan sektor pertanian dan perikanan juga merupakan bagian sektor prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” tukasnya.

Adapun fraksi PDIP yang diwakili Nasir Banna, pemda diharapkan menyiapkan segala sesuatu dalam rangka mensupport dan mensukseskan pesta demokrasi (pemilu) tahun 2024. “Termasuk menyiapkan anggaran melalui APBD tahun 2024,” pintanya.

Begitu juga kerusakan fasilitas umum akibat dampak banjir harus dibenahi agar mobilitas masyarakat tidak terganggu. PDIP juga meminta pemda intens mendorong percepatan pembangunan smelter untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tingkat kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara saat ini sangat menurun. Hal ini, ditandai banyaknya pergeseran penduduk di daerah lain,” ujarnya.

PDIP juga menyoriti pendistribusian pupuk subssidi untuk para petani yang setiap tahunnya menimbulkan polemik. Pendataan ulang perlu dilakukan agar masyarakat yang belum terdapat bisa masuk dalam RDKK.

Adapun PPP melalui H.Incing berpandangan bahwa pemda harus merumuskan kembali strategi kebijakan umum pendapatan daerah dengan mempertimbangkan sektor, yakni sektor pariwisata dan pertambangan. “Kami juga menjumpai beberapa akses jalan desa sulit dilalui saat reses,” bebernya.

Sementara itu PBB melalui Drs. H.Sudarming mengemukakan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak inflasi termasuk di Kolut. Meski demikian, proyeksi ekonomi Kolut 2022 mampu tumbuh khususnya sektor pengadaan listrik dan GAS sebesar 9,97 persen dan jasa perushaan 8,19 persen.

Penyusunan KU-PPAS APBD 2024 diminta disusun secara sistematis dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selanjutnya yakni Fraksi Karya Indonesia Raya yang disampaikan Adi Putra. Pemda diminta melakukan pembenahan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Meeto dan Matirobulu. Jembatan tersebut merupakan akses utama warga di beberapa dusun untuk menjalankan aktivitas ekonomi.

Diketahui, fraksi-fraksi di DPRD Kolaka Utara menerima rancangan KU-PPAS APBD tahun anggaran 2024 dan setuju untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Sejumlah fraksi juga mengapresiasi prestasi dan capaian yang telah diraih serta mendukung pemda menjalankan program kerja.

Pos terkait