LASUSUA_Upaya penanganan kesehatan pada tingkat basis masyarakat secara nasional masih menjadi prioritas perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Sektor kesehatan juga salah satu pendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara Ulfa Haeruddin mengatakan anggaran di sektor kesehatan sebenarnya cukup terbuka untuk bisa diperoleh melalui berbagai sumber baik itu APBD maupun APBN yang digulirkan dalam bentuk dana alokasi khusus, dana desa dan sebagainya.
Menurutnya, penggunaan dana desa sangat menekankan upaya mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan atau secara teknis itu disebut UKBM. Pengembangan UKBM itu wajib masuk dalam item RPJMDes, RKP Desa dan APBDesa.
“Besaran alokasi anggaran tentu disesuaikan dengan skala kewenangan desa, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimiliki desa tersebut. Jadi ndak mesti merata pada semua desa,” terangnya.
Jadi manfaat dana desa untuk kesehatan, lanjutnya, bertujuan agar masyarakat mampu mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan lingkungan yang sehat dan kondusif.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kolut ini juga menekan agar para tim UKBM sebagai pilar pendukung kerja-kerja pada aspek promotif dan preventif kesehatan harus tetap memilki perencana kerja terpadu.
Perencanaan tersebut harus berbasis data. Jadi berbagai permasalahan kesehatan di tengah masyarakat teridentifikasi secara valid, lalu diteruskan ke instansi teknis Dinas Kesehatan guna dimasukkan dalam skala program prioritas penanganan di bidang kesehatan.
“Termasuk juga soal masalah insentif maupun kondisi keterbatasan faskes itu juga mesti disuarakan. Kami selaku perwakilan masyarakat di parlemen sangat terbuka untuk memperjuangkan itu semua demi kemaslahatan kita bersama,” tukasnya.
Dia menegaskan, isu kesehatan saat masih menjadi tren serius, utamanya munculnya instruksi presiden untuk menurunkan angka prevalensi stunting atau gizi buruk. Bicara peran multipihak, masyarakat pun harus dilibatkan, termasuk lembaga dewan sebagai mitra strategis pemerintah daerah di bidang regulasi, penganggaran maupun pengawasan.
“Penanganan stunting tidak bisa sepenuhnya diurus pemerintah, proses sosialisasi informasi maupun diseminasi penanganan tak lepas dari semua stakeholder. Semisal membahas masalah infrastruktur fasyankes, pemenuhan makanan tambahan keluarga hingga mendorong budaya konsumsi tablet penambah darah bagi remaja putri itu juga harus gerak bersama,” jelasnya
“Pada prinsipnya penganggaran di sektor kesehatan sering menjadi diskusi paling utama ketika kita ingin menggodok program maupun kegiatan. Mau sebagus apapun strategi program tanpa dukungan anggaran, saya kira sulit berjalan maksimal,” tutupnya.