Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mengajukan pandangan umum yang perlu disikapi pemda setempat. Secara umum, para legislatif berharap serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023 bisa efektif dan tepat sasaran.
Adapun pandangan fraksi-fraksi tersebut sebagai berikut:
1. Fraksi PDIP
Meminta pemerintah daerah atau Dinas terkait memperhatikan tenggang waktu program dan kegiatan yang telah dibuat mengingat 2023 menyisakan tiga bulan lagi. Mereka mengapresiasi penghargaan dan pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) dan insentif inflasi kepada pemerintah daerah atas keberhasilan menekan laju inflasi di Kolaka Utara.
2. Fraksi PBB
Berharap pemda terus berinovasi dan membuat terobosan yang mampu meningkatkan PAD serta Pendapatan dan pengelolaan lebih optimal.
Pola penyerapan anggaran juga mesti dilakukan dalam gerak yang berimbang, proporsional, dan berkelanjutan. Terpenting disampaikan penyerapan anggaran dapat melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah.
3. Fraksi Demokrat
Mengingatkan semua OPD mengutamakan program kegiatan di masing-masing bidang, bukan memperbanyak perjalanan dinas yang tidak berhubungan dengan program.
Memberikan reward kepada OPD yang berprestasi dan berinovasi diperlukan serta mengevaluasi OPD yang tidak punya kemampuan dan inovasi.
Fraksi Demokrat meminta OPD merancang program yang lebih pro rakyat agar bisa berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat Kolaka Utara, seperti pemanfaatan sektor pariwisata yang mampu membangkitkan ekonomi kecil serta meminta mengoptimalkan kinerja Perusda dan PDAM.
Pengaspalan di Dusun I sampai Dusun III Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, sepanjang satu kilometer juga perlu diperhatikan. Akses jalan tersebut sangat memprihatinkan dimana ada beberapa fasilitas pemerintah seperti sekolah dasar, TK, dan Pustu,” urainya.
4. Fraksi Berkarya
Meminta Dinas PUPR mengalokasikan anggaran untuk pembangunan talud di dua desa yakni Desa Walasiho dan Pitulua menggunakan Dana Alokasi Umum. Pj Bupati Kolut juga diminta netral dalam menjalankan tugasnya.
5. Fraksi PKB
Berharap Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dukcapil, dan DPMD mengawal BPJS bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah provinsi agar selalu meng-update data secara terpadu dan berkesinambungan guna meminimalisasi data kepesertaan yang non aktif serta mensosialisasikan kekurangan dan kelebihan memberikan pemahaman sebab akibat penonaktifan data DTKS.
Pengadaan lokasi dan kantor Pos Damkar wilayah II Lapai juga perlu dilakukan serta meminta PDAM meningkatkan Pelayanan Air Bersih di Desa Sapoiha, Lelehao dan Watunohu, Kecamatan Watunohu serta pengadaan jaringan air bersih Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, dan Desa Tinuna, Kecamatan Porehu.
