KONAWE UTARA– Di tengah deru alat berat dan lalu lintas truk tambang, suara mahasiswa Kecamatan Motui menggema di depan kantor operasional PT. Bumi Konawe Abadi (BKA). Mereka bukan menuntut upah atau kompensasi material pribadi, melainkan masa depan pendidikan anak-anak di tanah kelahiran mereka.
Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Motui (HIPPMA Motui) menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (6/8), mendesak PT. BKA segera merealisasikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor pendidikan. Mereka menegaskan, sebagai perusahaan yang telah lama menambang nikel di atas 419,60 hektare lahan Motui, PT. BKA memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengembalikan manfaat kepada masyarakat, khususnya dalam bentuk beasiswa dan pelatihan keterampilan. “PT. BKA jangan hanya mengambil hasil bumi, tapi juga menanam investasi pengetahuan bagi generasi muda Motui,” tegas Muhaimin, Jenderal Lapangan Aksi.
Menurut HIPPMA Motui, hingga kini belum ada program beasiswa yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan bagi siswa dan mahasiswa setempat. Padahal, banyak keluarga di Motui yang ekonominya terdampak aktivitas pertambangan dan sangat membutuhkan dukungan pendidikan tinggi.
Dalam aksinya, HIPPMA Motui meminta PT. BKA mengalokasikan dana CSR pendidikan secara berkelanjutan, membangun pusat pelatihan vokasional bagi generasi muda, melibatkan organisasi pemuda sebagai mitra pelaksana, serta menjalankan program secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Setelah beberapa jam berorasi, massa aksi akhirnya bertemu dengan pihak manajemen PT. BKA. Darwin Nainggolan, Legal PT. BKA, menyampaikan komitmen perusahaan untuk merealisasikan program beasiswa pada tahun 2025. Namun, ia belum memastikan waktu pelaksanaan karena masih harus berkoordinasi dengan pemerintah dan menunggu persetujuan pimpinan di Jakarta.
“Intinya akan kami laksanakan tahun ini, tapi waktunya belum bisa dipastikan,” ujar Darwin dalam rekaman video berdurasi 1 menit 49 detik.
Usai audiensi, disepakati akan ada pertemuan lanjutan yang melibatkan pemerintah dan tokoh masyarakat Motui. Meski begitu, HIPPMA Motui menegaskan akan terus mengawal janji tersebut dan siap melakukan aksi susulan jika tidak ada respons konkret dalam waktu dekat.
“Pendidikan adalah hak dasar, bukan hadiah. CSR bukan kebaikan hati perusahaan, melainkan kewajiban bagi wilayah yang mereka eksploitasi,” tegas Ketua HIPPMA Motui, Sudarto Bambang Baskoro. Ia menutup aksinya dengan seruan yang menggugah: “Nikelmu untung, anak bangsa harus tumbuh cerdas! CSR bukan seremonial, tapi tanggung jawab moral. Dari tambang untuk pendidikan, bukan untuk elit kepentingan.” (redaksi)
