PIKIRANSULTRA.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara (Kolut) telah menerimah rancangan nota kesepakatan Pemda-DPRD tentang perubahan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara APBD 2023 berikut rancangan peraturan daerahnya. Sejumlah fraksi menyampaikan pandangannya yang salah satunya terkait penggunaan anggaran pada beberapa instansi yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Mewakili fraksi DPRD Kolut, H.Burhanuddin memaparkan, dari fraksi Demokrat, setiap OPD wajib mendahulukan skala prioritas yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarat. Sektor perkebunan pertanian dan peternakan perlu mendapatkan porsi anggaran yang lebih dan memaksimalkan postur apbd yang hanya berkisar Rp700 M.
PUPR juga diminta melakukan pengaspalan jalan di desa Mosiku yang dari dulu tidak pernah diperhatikan. Perbaikan jembatan yang berada di desa Latowu juga perlu direalisasikan.
“Masukan Demokrat, hati-hati penggunaan dalam anggaran yang sebelumnya BPK masih temukan di beberapa OPD,” ucapnya mengingatkan.
Demokrat juga menyorot perda PDAM terkait mengatur tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel dan profesional. Biaya atau tarif yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu serta mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola perusahaan perlu ditetapkan.
Sementara PPP mendorong pemda meningkatkan target pajak bagi hasil kendaraan dengan menyusun langkah-langkah strategis agar seluruh kendaraan yang ada berstatus wajib pajak. Fraksi terkait juga menyoal tingginya pengangguran dan warga Kolut yang keluar daerah mencari lapangan pekerjaan. “Kami mendorong agar pemerintah serius menghadirkan smelter di daerah ini,” katanya.
Dari sektor infrastruktur l, PPP mendesak pemda agar pembangunan jembatan di Desa Lawaki diprioritaskan.
Sementara itu, fraksi Karya Indonesia Raya berharap APBD-P 2023 memperhatikan sektor perekonomian, kesehatan & pendidikan. Dinas Perkebunan juga diminta mengalokasikan anggaran untuk bibit pala di Desa Totallang dan bibit Nanas Untuk Kecamatan Katoi. “Permintaan para petani,” katanya.
Sementara kepada PUPR, normalisasi sungai Desa Pitulua bisa dialokasikan menggunakanan DAU APBD 2024. Adapun menyangkut abrasi pantai di Desa Pitulua dan Desa Walasiho bisa diupayakan talud tahun mendatang.
Permintaan serupa juga diusulkan fraksi Bulan Bintang. Kondisi jembatan di Desa Pitulua dikemukakan terancam ambruk akibat dari abrasi pengikisan dibagian pondasi bawah hingga perlu diperhatikan.
PBB juga meminta pemda merealisasikan tempat labuh perahu di Desa Lanipa-Nipa yang telah lama diharapkan nelayan. Seluruh pandangannya diharapkan bisa diatensi dan tidak sekedar menjadi catatan semata.
Adapun fraksi PKB berharap para pimpinan OPD kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang diantaranya dari pabrik kakao dan tempat-tempat pariwisata. Pemeliharaan fasilitas umum juga perlu diperhatikan termasuk penerangan jalan.
Dinas perumahan juga harus bekerja lebih aktif dan agresif kepada pihak PLN dalam pengadaan dan pergantian tiang-tiang listrik di seluruh wilayah Kolut. “Terkhusus kepada PDAM wilayah Watunohu, PKB diminta perhatian serius terkait pelayanan air bersih yang sering bermasalah,” tuturnya.
Sementara itu fraksi PDI-Perjuangan memgungkit sejumlah program-program tertunda pemerintah. Jembatan di Lawaki Jaya misalnya tiap tahun dimasukkan dalam program sejak 2016 tetapi tidak direalisasikan hingga saat ini. “Membahayakan masyarakat,” katanya.
Intensif imam desa juga perlu diperhatikan serta SK pengangkatannya dari bupati.
Fraksi-Fraksi
-Partai Demokrat: Sabri Bin H. Mustamin (Ketua)
-Fraksi PKB: Muhammad Syair (Ketua)
-Fraksi PDI-Perjuangan: Nasir (Ketua)
-Fraksi PPP: Mustamrin Saleh (Ketua)
-Fraksi PBB:H. Sudarming (Ketua)
-Fraksi Karya Indonesia Raya: Adi Putra (Ketua)
