PIKIRANSULTRA.COM- Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait pengadaan bantuan perahu nelayan yang didanai pakai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022. Kualitas armada tangkap ikan tersebut dianggap asal-asalan dan sangat merugikan.
Politisi partai Demokrat, Drs Sabri bin H. Mustamin mengatakan persoalan tersebut selalu berulang dan sangat merugikan semua pihak khususnya nelayan penerimah. Dinas terkait perlu melakukan evaluasi agar hal tersebut tidak berlarut-larut. “Jelas sangat merugikan kita semua,” kesalnya, Kamis (3/8/2023).
Menanggapi keluhan dewan, Kadis Perikanan Kolut, Muhsin membenarkan jika tidak semua bantuan perahu sesuai yang diharapkan nelayan. Akan tetapi, hal dikatakan hanya terjadi pada 1-2 unit saja.
“Seperti di Desa Lametuna dikomplain penerimah. Kekurangannya itu kami yang tanggung karena tidak sesuai spek,” ucapnya.
Akan tetapi untuk bantuan perahu lainnya disampaikan jika para penerimah mengaku puas. Pihaknya mengaku telah menerimah keluhan dewan dan menjadi catatan dan pembelajaran kedepannya.
“Ada sekitar 100 unit semua. Hanya yang di Lametuna saja dikomplain nelayan dan lainnya mengaku puas,” tutupnya. (ref)
