Oleh : Ikbal, S.Kom, Ketua Harian Forkam HL Sultra
Konawe Utara, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, seharusnya menjadi tanah harapan bagi rakyatnya. Namun, kenyataan berkata lain. Alih-alih membawa kesejahteraan, kehadiran perusahaan tambang justru menyisakan derita, kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, hingga kemiskinan yang terus membelenggu masyarakat di sekitar tambang.
Salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah ini adalah PT Bumi Nikel Nusantara (BNN). Dengan mengantongi izin konsesi, perusahaan ini datang membawa janji, menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bagi daerah. Namun, hingga kini, janji itu hanya menjadi cerita kosong. Sebaliknya, rakyat yang memperjuangkan haknya justru harus berhadapan dengan jeruji besi.
Tiga warga Konawe Utara, yang memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapat keadilan, kini harus menjalani hukuman penjara antara 3 hingga 6 tahun.
Sebuah pertanyaan besar muncul, apakah salah jika rakyat ingin menyuarakan hak mereka? Apakah keliru jika masyarakat ingin bermitra dengan perusahaan yang beroperasi di tanah mereka?.
Perusahaan seharusnya hadir sebagai mitra pembangunan, bukan menampilkan kekuasaan dengan cara menakut-nakuti rakyat. Setiap persoalan yang muncul sepatutnya diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan pendekatan hukum yang represif.
Kami sangat menyayangkan sikap Direktur PT BNN yang terkesan abai terhadap penderitaan rakyat. Arogansi yang dipertontonkan di tanah Konawe Utara sangat melukai rasa keadilan. Setiap kali suara rakyat muncul, selalu dihadapkan dengan ancaman hukum. Padahal, yang mereka butuhkan adalah ruang dialog dan pengakuan atas hak-haknya sebagai warga negara.
Kami mendesak aparat penegak hukum untuk melihat persoalan ini dengan hati nurani. Dengarlah jeritan rakyat, hadirkan keadilan yang sesungguhnya. Hukum harus berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan.
Kepada seluruh masyarakat Konawe Utara, mari bangkit dan bersatu. Hari ini tiga orang saudara kita menjadi korban, besok bisa jadi lebih banyak lagi jika kita diam. Tidak ada tempat bagi korporasi yang tak menghargai keberadaan dan martabat rakyat.
