KONAWE UTARA,PIKIRANSULTRA.COM- Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus memperkuat langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Melalui serangkaian kebijakan terukur dan pengawasan lapangan, pemerintah daerah memastikan seluruh potensi penerimaan dapat digarap secara optimal dan transparan. Salah satu langkah strategis yang kini terus dimaksimalkan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan, sektor yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung ekonomi Konut.
Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, S.Sos, M.Si bersama Satuan Tugas Percepatan PAD, telah turun langsung meninjau operasional sejumlah perusahaan tambang. Kunjungan lapangan yang dilakukan secara marathon telah menyasar puluhan perusahaan pertambangan yang berinvestasi ditanah Oheo. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya pemetaan potensi pajak daerah yang selama ini belum tergarap optimal.
Wabup Abuhaera bersama rombongan saat tiba di salah satu lokasi tambang. Disambut deru alat berat dan aktivitas para pekerja, ia berdialog dengan pengelola perusahaan, memeriksa dokumen kewajiban pajak serta melihat langsung alur produksi. Semua dilakukan untuk memastikan satu hal, bahwa potensi pemasukan daerah benar-benar kembali kepada masyarakat.
“Optimalisasi PAD adalah komitmen nyata pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Kami ingin memastikan seluruh potensi pajak daerah terdata dan dipungut secara transparan,” tegas Abuhaera.
Ia menyampaikan bahwa keberadaan industri tambang tidak boleh hanya memberi manfaat bagi pemilik modal, tetapi harus juga menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Konawe Utara melalui pendapatan daerah yang kuat. Baginya, setiap rupiah yang berasal dari sektor tambang akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, serta program-program pemberdayaan masyarakat. “Kami tidak ingin ada potensi daerah yang terlewatkan. Pendapatan dari tambang harus menjadi penggerak pembangunan di semua kecamatan,” ujarnya.
Pendampingan teknis dalam kunjungan itu juga melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Konawe Utara. Sekretaris DPMPTSP, Aleks Akhalis, yang mewakili Kadis Sofian Syahrul, menjelaskan bahwa pemerintah menitik beratkan pemantauan pada sejumlah jenis pajak, antara lain, pajak makanan dan minuman, pajak air tanah, pajak tenaga listrik non-PLN, pajak mineral bumi non-logam, pajak Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pajak tenaga kerja asing. Setiap perusahaan tambang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan seluruh jenis pajak tersebut disetor dengan baik.
Kegiatan monitoring ini bukan hanya sekadar rutinitas administratif. Pemerintah daerah ingin menunjukkan bahwa pengawasan terhadap sektor pertambangan dilakukan secara sungguh-sungguh, tanpa kompromi. Keberadaan perusahaan tambang harus sejalan dengan dua hal penting, kemanfaatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. “Semua kewajiban perusahaan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Pemerintah hanya menjalankan amanat regulasi agar PAD Konawe Utara meningkat signifikan,” tegas Aleks Akhalis.
Dengan penguatan sistem, keterlibatan lintas OPD dan pendekatan persuasif terhadap perusahaan, Pemkab Konawe Utara berharap sinergi pemerintah–dunia usaha dapat terus terjalin kuat. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya bersifat jangka pendek, tetapi harus memberikan manfaat jangka panjang yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Langkah Pemkab Konut dalam mengoptimalkan PAD merupakan bagian dari visi besar mewujudkan daerah yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah ingin menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam bukan hanya tentang produksi dan ekspor, tetapi tentang bagaimana setiap potensi dapat menjadi berkah bagi masyarakat lokal. Dengan supervisi langsung pimpinan daerah, pembenahan sistem penerimaan pajak, serta penguatan hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha, Konawe Utara kini bergerak menuju fase baru, fase pembangunan yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (ADVERTORIAL)
