KONAWE UTARA-Kerusakan barang elektronik terjadi di hampir setiap rumah warga Konawe Utara dalam tiga tahun terakhir akibat listrik tidak stabil. Alih-alih memberi ganti rugi atau perbaikan layanan, PLN UP3 Kendari justru dinilai diam. Kini warga Konawe Utara bersiap turun ke jalan untuk menuntut keadilan atas hak konsumen yang diabaikan.
DPD LSM LIRA Konawe Utara, Burnawan mengatakan, pelayanan listrik yang tak kunjung membaik membuat masyarakat Konawe Utara geram. Sejak tahun 2022, pasokan listrik di wilayah Konut terus mengalami ketidakstabilan. Mulai dari pemadaman mendadak hingga voltase naik–turun yang menyebabkan kerusakan barang elektronik masyarakat.
Kondisi itu dinilai sebagai bentuk kelalaian PLN UP3 Kendari yang membidangi jaringan kelistrikan di Konawe Utara. Ketidakpuasan masyarakat memuncak dan berujung pada rencana Aksi Akbar ke Kantor PLN UP3 Kendari. Aksi ini dijadwalkan dalam waktu dekat, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan organisasi kedaerahan.
“Konsolidasi akbar sementara kita masifkan, untuk menggeruduk kantor PLN Kendari, meminta pertanggunjawaban moral akibat tegangan yang tak stabil di Konawe Utara. Berapa kerugian dan kerusakan barang elektronik masyarakat, akibat drop tegangan?,”tanya Burnawan.
DPD LSM Lira Konut dalam poin pernyataannya mendesak dan menuntut PLN UP3 Kendari bertanggung jawab atas ketidakstabilan listrik di Konawe Utara yang telah terjadi sejak 2022 hingga saat ini, serta memulihkan dan mengganti kerugian masyarakat akibat kerusakan perangkat elektronik.
Tak hanya itu, LSM Lira turut mendesak Kementerian BUMN melakukan audit transparan terhadap penyebab gangguan listrik yang diduga hanya terjadi di wilayah Konawe Utara.
Burnawan turut mendesak pencopotan Direktur PLN UP3 Kendari serta pejabat yang membidangi kelistrikan Konawe Utara, karena dinilai gagal memberikan pelayanan energi yang layak dan profesional.
Burnawan mengungkapkan bahwa pada Maret 2025, pihaknya sempat mendatangi Kantor PLN UP3 Kendari. Saat itu, tekanan yang diberikan membuat kualitas tegangan sedikit membaik. Bahkan persoalan pembangunan Gardu Induk (GI) yang sebelumnya terkendala area hutan antara Konawe dan Konawe Utara sudah dinyatakan tuntas, termasuk pembayaran lahan masyarakat. Namun hingga kini, kata dia, tidak ada kejelasan kelanjutan penyelesaian persoalan tersebut, bahkan kondisi tegangan listrik justru semakin memburuk.
“Kami sudah tiga tahun bersabar. Sabar itu ada batasnya. Masyarakat butuh listrik stabil, bukan alasan-alasan,”ujar Burnawan
Masyarakat juga menilai bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya dikelola secara profesional, bukan dijadikan ajang pembiaran atas kerugian warga. Sementara PLN Kendari belum memberikan klarifikasi terkait buruknya pelayanan PLN di Konawe Utara. (redaksi)
