JAKARTA,PIKIRANSULTRA.COM– Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) kembali menegaskan keberpihakannya terhadap pembangunan nasional berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Komitmen itu ditunjukkan melalui kehadiran Asisten III Setda Konut, La Ondjo mewakili Bupati Konawe Utara H. Ikbar pada puncak Peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Acara nasional yang digelar Kementerian Hukum dan HAM itu dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, para duta besar, gubernur, wali kota, bupati, hingga berbagai pemangku kepentingan strategis. Tahun ini, peringatan Hari HAM mengusung tema “Penguatan Fondasi Pembangunan HAM dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2025.”
Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai menegaskan bahwa Indonesia tengah memasuki fase baru dalam meletakkan HAM sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Pemerintah telah menetapkan tahun 2025 sebagai momentum transisi menuju tata kelola pembangunan yang sepenuhnya memasukkan perspektif HAM sejak tahap perencanaan.
Salah satu terobosan besar yang diperkenalkan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM), forum perencanaan pembangunan berbasis HAM pertama di dunia. Pada akhir 2025, Musrenbang HAM mulai diterapkan di tingkat pusat sebagai proyek percontohan dan akan dilaksanakan secara penuh mulai 2026 dari tingkat kecamatan hingga nasional.
Musrenbang HAM disiapkan untuk memastikan pembangunan daerah benar-benar berorientasi pada pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak dasar masyarakat. Forum ini juga menjadi instrumen penting untuk mencegah lahirnya kebijakan diskriminatif, meningkatkan transparansi anggaran publik, serta membuka ruang lebih luas bagi kelompok rentan untuk menyampaikan kebutuhan mereka.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menerjemahkan amanat Asta Cita dan RPJMN 2025–2029, terutama terkait penguatan Pancasila, demokrasi, dan HAM. Keterlibatan pemerintah daerah, lembaga HAM, organisasi masyarakat sipil hingga komunitas pemuda disebut sebagai kunci keberhasilan implementasi Musrenbang HAM di lapangan.
“Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memulai Musrenbang HAM. Ini adalah lompatan besar untuk memastikan pembangunan sejalan dengan perlindungan hak dasar seluruh warga,” tegas Pigai dalam pidatonya.
Pemkab Konawe Utara pun menyatakan dukungan penuh terhadap agenda nasional tersebut. Drs. La Ondjo menegaskan bahwa Konut siap mengintegrasikan perspektif HAM dalam penyusunan RPJMD, RKPD, hingga berbagai program prioritas daerah.
Menurutnya, kebijakan pembangunan yang berlandaskan HAM akan memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan, dan memastikan pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah Konawe Utara.
Kehadiran Pemkab Konut dalam peringatan nasional ini sekaligus menjadi penegasan bahwa daerah siap bergerak sejalan dengan arah pembangunan nasional, adaptif, inklusif dan berpihak pada HAM menuju Indonesia Emas 2025. (redaksi)
