KONAWE UTARA–Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI didesak segera menerbitkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara.
Ketua Forum Kajian Advokasi Pertambangan (FKAP) Konut, Misbah, menyebut desakan yang dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan eksistensi PT ANTAM UBPN di Konawe Utara sangat esensial. Pasalnya, elemen masyarakat banyak yang menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan PT. ANTAM. Hingga kini, belum terbitnya RKAB dinilai berdampak langsung terhadap terhambatnya operasional perusahaan dan roda perekonomian daerah.
Keterlambatan penerbitan RKAB menyebabkan aktivitas produksi tidak berjalan optimal, sehingga berpengaruh pada serapan tenaga kerja, kontribusi pendapatan daerah serta aktivitas UMKM dan jasa penunjang di sekitar wilayah tambang. “RKAB ini sangat krusial. Jika tidak segera diterbitkan, maka efek domino terhadap ekonomi masyarakat dan daerah akan semakin besar,” ujar Misbah, tokoh pemuda di Kecamatan Molawe.
Menurut pandangan Misbah, selain berdampak pada sektor ekonomi, keterlambatan tersebut juga dikhawatirkan memicu ketidakpastian bagi pekerja dan mitra lokal yang selama ini bergantung pada keberlanjutan operasi PT ANTAM di Konawe Utara.
Ia berharap Kementerian ESDM dapat segera mengambil langkah konkret dengan mempercepat proses evaluasi dan penerbitan RKAB, sepanjang seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh perusahaan.
“PT ANTAM sendiri merupakan salah satu BUMN strategis yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya mineral nasional serta kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah, khususnya di Konawe Utara. Makanya kami berharap Kementrian ESDM segera mengeluarkan RKAB PT ANTAM demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dilingkar operasasional perusahaan,”pinta Ketua FKAP Konut. (REDAKSI)
