KONAWE UTARA-Tanah yang perut buminya menyimpan cadangan nike berharga, masih ada warga yang hanya bisa memandang dari kejauhan. Di balik deru ekskavator dan lampu sorot tambang yang menyala hingga larut malam, kehidupan rakyat kerap meredup. Polarisasi kesejahtraan menjadi semu. Kondisi ini membuat Forum Kajian Masyarakat Hukum Lingkungan (FORKAM) Sulawesi Tenggara pun angkat suara, sudah saatnya kekayaan ini menjadi milik bersama, bukan hanya segelintir pihak.
Ketua Harian FORKAM HL Sultra, Ikbal, menyuarakan kegelisahan itu dengan nada tegas. Baginya, rakyat berhak hidup sejahtera di tanahnya sendiri, dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Ironi terbesar di Konawe Utara adalah tanah melimpah sumber daya, namun perut rakyat tetap lapar, tambang bergemuruh, tetapi banyak rumah masih sunyi dari penghasilan.
Dari 79 perusahaan tambang yang menguasai hamparan tanah di sini, FORKAM HL Sultra menilai hampir tak satu pun yang sungguh berpihak pada masyarakat. Yang lebih memilukan, aparat keamanan kerap terlihat lebih siaga menjaga kepentingan tambang ketimbang melindungi hak warga. “Seharusnya masyarakat diberi kesempatan untuk bekerja, mencari nafkah, dan menghidupi keluarga. Bukan malah tersisihkan di rumah sendiri,” tegas Ikbal.
FORKAM HL Sultra menuntut perusahaan untuk membuka pintu lebar-lebar bagi tenaga kerja lokal dalam setiap perekrutan. Tidak cukup sampai di situ, para pengusaha lokal pun mesti diberdayakan dalam rantai pasok industri tambang. Sebab, dari situ pula pengangguran dapat ditekan, dan derajat hidup warga dapat diangkat.
Mereka merencanakan audiensi dengan pemerintah daerah untuk menuntut langkah nyata, bukan sekadar janji. FORKAM HL Sultra juga mendesak pengawasan ketat, memastikan perusahaan tambang patuh pada aturan dan tak lagi memunggungi rakyat. “Kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab bersama. Perusahaan tambang harus menjadi bagian dari Solusi bukan sumber masalah baru,” pungkasnya. (redaksi)
