KENDARI – Gelombang aksi mewarnai demonstrasi di Kota Kendari pada Senin, (1/9/2025). Ratusan mahasiswa bersama elemen masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) turun ke jalan. Mereka memadati halaman gedung DPRD Sultra dengan satu tujuan menyuarakan keresahan rakyat kecil yang kian lama terasa terabaikan.
Di tengah terik matahari, suara lantang mahasiswa menggema. Teriakan mereka bukan sekadar amarah, melainkan jeritan hati masyarakat yang kian terhimpit oleh kebijakan yang dinilai jauh dari rasa keadilan.
Massa menuntut agar DPRD Sultra bersikap tegas, tidak diam dan berani mengeluarkan rekomendasi resmi atas aspirasi rakyat yang mereka bawa.
Beberapa tuntutan utama disuarakan, diantarnya pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI, penurunan pajak yang semakin mencekik rakyat, serta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memberantas praktik korupsi.
Tak hanya itu, massa juga menuntut pengusutan tuntas kasus meninggalnya almarhum Affan Kurniawan, seorang anak bangsa yang meregang nyawa di tengah perjuangan demokrasi. Nama Affan disebut berulang kali, seolah menjadi pengingat bahwa di balik setiap kebijakan dan kekuasaan, ada nyawa manusia yang tak boleh diabaikan.
“Semua huru-hara ini karena DPR hanya sibuk mengurus kepentingan pribadi. Rakyat terus menderita, tapi mereka berpaling,” teriak seorang orator dengan suara bergetar.
Orator lainnya menambahkan dengan nada pilu, “Untuk anggota DPR, empatilah pada rakyat. Lihatlah penderitaan mereka. Setiap hari ada yang tak bisa makan, ada yang kehilangan pekerjaan. Kebijakan yang tidak pro rakyat hanya membuat luka semakin dalam,”ujar orator lain dalam asksi damai itu.
Massa aksi menegaskan, rakyat tidak boleh terus menjadi korban. Mereka mengingatkan bahwa kesenjangan sosial semakin melebar, membuat yang miskin kian terpuruk, sementara yang kaya semakin berkuasa.
Di hadapan massa, Ketua DPRD Sultra Laode Tariala, yang didampingi Danrem 143/HO Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto serta Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, menyampaikan imbauan agar aksi berlangsung damai. Ia berjanji aspirasi tersebut tidak akan berhenti di halaman gedung DPRD semata.
“DPRD Sultra akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan massa aksi dengan meneruskan rekomendasi kepada Presiden RI dan DPR RI, termasuk soal penurunan pajak, reformasi Polri, serta DPR itu sendiri,” tegas Laode Tariala.(redaksi)
