Konawe Utara- Forum Kajian Hukum dan Lingkungan Sulawesi Tenggara (Forkam HL Sultra) angkat bicara terkait maraknya perambahan kawasan hutan dan aktivitas tambang ilegal yang kian mengkhawatirkan di wilayah Konawe Utara.
Forkam HL mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK), serta Mabes Polri untuk mengambil langkah tegas dan terukur dalam menindak para pelaku.
“Kekayaan SDA Konut di kelola lebih banyak mudarat nya dari manfaat untuk daerah dan masyarakat akibat keserakahan para koorporasi, maka tak ada alasan kuat APH sesegera mungkin dapat menyelematkan tanah Oheo dari kehancuran dan bencana serta pencurian sumber daya alam nya,”kata Ketua Harian Forkam Sultra, Ikbal.
Forkam menyatakan bahwa aktivitas ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kelestarian hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, termasuk habitat satwa endemik. “Kami tidak bisa lagi tinggal diam. Perambahan hutan dan tambang ilegal sudah berada pada level yang mengkhawatirkan. Kami mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah pusat untuk segera bertindak tanpa kompromi,” tegasnya.
Forkam HL juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan yang dinilai membuka ruang bagi praktik-praktik ilegal terus berlangsung. Mereka meminta agar operasi penertiban dilakukan secara berkelanjutan dan transparan, serta menyeret aktor-aktor besar yang diduga berada di balik aktivitas ilegal tersebut ke meja hijau.
“Kami berharap ini bukan sekadar operasi simbolik. Penegakan hukum harus menyentuh akar masalahnya, termasuk pihak-pihak yang memberikan perlindungan terhadap tambang ilegal,” tambahnya.
Forkam HL Sultra siap berkolaborasi dengan pihak terkait dalam memetakan titik-titik rawan perambahan dan pertambangan tanpa izin, serta mendorong program rehabilitasi kawasan yang sudah terlanjur rusak.
“Konawe Utara, dulu hutannya rimbun dan hijau, sekarang tinggal menyisahkan lubang tambang, serta hutan yang gundul, deforestasi lingkungan menurun. Pemerintah harus memulihkan kondisi ini,”ujarnya. (redaksi)
