Panitia Khusus (Pansus) PPPK DPRD Kabupaten Kolaka Utara bersama Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Sekretaris Daerah (Sekda) Dr.Taupiq Sonda, SP menangani kasus yang dialami para Tenaga Honorer Kesehatan di tiga Lembaga Kementerian terkait di Jakarta agar di kembalikan menjadi Pegawai PPPK.
Hanya saja, dari setiap rapat pertemuan yang digelar Pansus PPPK DPRD Kolut dengan tiga lembaga kementerian baik Kemenkes, BKN dan Kemenpan – RB berikut Kantor Regional IV BKN Makassar dinilai belum memberikan jawaban yang memuaskan.
Ketua Pansus PPPK DPRD Kolut, Maksum Ramli melalui Wakil Ketua, Surahman mengatakan pihaknya sudah memasukkan surat permintaan audiens di gedung DPR RI yang ditujukan kepada Komisi IX DPR RI membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan dengan menghadirkan 3 lembaga Kementerian terkait.
“Termasuk Kantor Regional IV BKN Makassar karena kami merasa jawaban mereka belum memuaskan, katanya, Sabtu (23/3/2024)
Lebih lanjut, pihaknya juga melaksanakan rapat pertemuan dengan anggota Komisi VII Rusda Mahmud perwakilan Sulawesi Tenggara terkait persoalan tersebut. Pansus PPPK dikatakan akan terus memperjuangkan nasib para honorer hingga ada kejelasan akan nasib mereka.
Sebelumnya BKN membuka formasi pendaftaran tenaga P3K jurusan kebidanan klinik, dan pendaftar merupakan lulusan kebidanan pendidikan. Hal itulah yang mendasari BKN membatalkan kelulusan para nakes yang telah mengikuti sejumlah tahapan rekrutmen.
