PIKIRANSULTRA.COM- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) berkumpul di Kolaka Utara (Kolut) guna mengikuti penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi berbagai tantangan pada pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.
Terdapat beberapa poin menjadi sorotan para penyelenggara mulai dari potensi korupsi, pemilihan presiden (pilpres) putaran kedua hingga perselisihan yang terjadi pasca perhitungan suara dilakukan.
Ketua KPU Sultra, Dr. Asril mengatakan berdasarkan hasil pleno 29 Juli lalu, daftar pemilih tetap di Sultra berjumlah 1.867.931 orang. Mereka harus dipastikan bisa menyalurkan hak suaranya mulai dari pemilihan kepada daerah (pilkada), legislatif hingga pilpres.
“Jadi tugas kita saat ini memang agak berat karena harus dipersiapkan hampir bersamaan,” ucapnya saat membuka kegiatan di Aula Islamic Centre Bahru Rasyad wal Ittihad, Lasusua.
Asril juga mengingatkan jika masing-masing pemda dan pemkot di Sultra agar segera merumuskan dan menetapkan angka-angka besaran anggaran pemilu yang akan dikucurkan untuk pemilu. Pasalnya, dalam waktu dekat akan dilangsungkan rapat bersama petinggi di Bumi Anoa dan diharapkan tuntas sebelum pertemuan tersebut digelar.
Asril menyoroti beberapa tantangan yang bakal dihadapi KPU di Sultra dan harus mendapat perhatian dari para penegak hukum. Soal potensi praktik korupsi misalnya, saat ini telah berjalan tahapan lelang pengadaan logistik. “Meski sistem katalog, perlu dipantau hingga kami minta pihak Kejati Sultra bisa memberikan wejengan untuk pencegahan korupsi yang bisa saja terjadi,” imbuhnya.
Sementara untuk di sektor keamanan, KPU juga meminta jajaran Polda Sultra bisa berbagi informasi terkait keamanan dan jaminan pemilu yang kondusif kedepan. Momen rentan gesekan dikemukakan yakni pasca pemungutan dan perhitungan suara.
KPU berharap jajarannya bisa diberi jaminan dari pihak kepolisian agar pihaknya bisa tetap menjalankan tugas dengan aman dan lancar. “Pasca hasil perhitungan itu pasti ada gejolak dan perselisihan. Entah itu pilpres, pilkada maupun terkait hasil pemilihan legislatif,” bebernya.
Adapun kepada Bawaslu, KPU Sultra berharap bisa sharing informasi tentang kebijakan pencegahan pelanggaran. Asril mengaku jika komunikasi kedua lembaga tersebut selama ini harmonis.
Untuk diketahui, total peserta yang hadir sebanyak 102 orang perwakilan 17 kabupaten dan kota di Sultra. Rembuk penguatan SDM berlangsung selama tiga hari (24-26). Hadir juga dalam kegiatan Kapolres Kolut, AKBP Arif Irawan SIK, Ketua KPU Kolut, Nurgalia dan Asisten II, H. Syamsuddin. (Ref)
