Diadukan Cemari Lingkungan, PT KTR dan PT KMR Kompak 2 Kali Mangkir RDP

Diadukan Cemari Lingkungan, PT KTR dan PT KMR Kompak 2 Kali Mangkir RDP

PIKIRANSULTRA.COM – Dua perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) yakni PT Kasmar Tiar Raya (KTR) dan PT Kurnia Mining Resorces (KMR) diduga melakukan pencemaran lingkungan di Kecamatan Batu Putih.

Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dibuat geram. Pasalnya, dua kali dilakukan pemanggilan untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) kompak mangkir.

Ketua Komisi III DPRD Kolut, Mustamring, menegaskan jika kedua perusahaan patut dipertanyakan terkait legalitasnya dalam melakukan pertambangan di Batu Putih. “Dua kali diundang tidak pernah hadir. Mengaku miliki izin lengkap tetapi tidak bisa diperlihatkan ke kami bukti pengakuannya dan selalu menghindar,” kesal Mustamring saat melangsungkan RDP, Senin (31/7/2023).

Karena keduanya tidak kunjung memenuhi panggilan, jajaran dewan Kolut akan terjun langsung ke dua lokasi perusahaan guna menelusuri dugaan dampak dari dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Mereka juga akan meminta langsung segala bentuk legalitas perusahaan yang diklaim telah dimiliki.

Kata Mustamrin, jika terbukti diantaranya ada izin yang tidak dimiliki maka pihaknya akan mengadukan secara langsung ke kementerian terkait. Hal itu untuk menertibkan aksi-aksi pertambangan yang dilakukan secara serampangan dan mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Untuk diketahui, khusus PT KMR, selain diduga merusak lingkungan juga juga disebut-sebut menggunakan BBM jenis solar secara ilegal dalam melakukan pertambangan. PT KMR juga diadukan karena abai untuk mendaftarkan karyawannya mengantongi BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun PT KTR, perusahaan terkait sebelumnya dianggap abaikan terhadap aturan yang diwajibkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kolut, PT KTR belum pernah melaporkan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sama sekali yang wajib dilakukan setiap enam bulan sekali.

Pos terkait